SEMARANG, INDEPT JATENG.MY.ID – Senin, 16/11/2026. Dugaan pungutan dalam kegiatan perpisahan siswa atau Wasana Warsa SMP Negeri 21 Semarang menjadi sorotan. LSM Gerakan Masyarakat Pembela Kebenaran (GMPK) DPD Jawa Tengah resmi melaporkan persoalan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang terkait biaya sebesar Rp700.000 per siswa.
Laporan bernomor 296/GMPK/XI/2026 tertanggal 11 November 2026 itu ditandatangani Ketua DPD Jateng GMPK, Purwanto, serta ditembuskan kepada Wali Kota Semarang dan Inspektorat.
Berdasarkan dokumen yang dihimpun GMPK, biaya Wasana Warsa disebut naik dari Rp600.000 menjadi Rp700.000 per siswa. Nominal tersebut tercantum dalam hasil rapat koordinasi 23 September 2026, sedangkan kegiatan direncanakan berlangsung pada 29 Mei 2027.
Dari total biaya tersebut, Rp250.000 dialokasikan untuk katalog melalui vendor Rainbow Creative, sementara Rp450.000 lainnya direncanakan untuk sewa gedung, katering, kenang-kenangan guru, perlengkapan, dan operasional kegiatan.
Namun, GMPK mempertanyakan belum adanya rincian penggunaan anggaran secara terperinci.
Pembayaran Bertahap, Diduga Menjadi Beban Wali Murid
Dalam tangkapan layar grup WhatsApp orang tua yang dilampirkan pada laporan, terdapat jadwal pembayaran tiga tahap, yakni Rp250.000 pada 10 November 2026, Rp250.000 pada 10 Februari 2027, dan Rp200.000 pada 10 April 2027.
Pengumpulan dana disebut melalui bendahara masing-masing kelas sebelum disetorkan kepada bendahara panitia. Bahkan, terdapat rencana subsidi Rp1 juta per kelas.
Skema tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pembayaran benar-benar sukarela atau justru menjadi kewajiban yang dibebankan kepada seluruh siswa?
GMPK juga menyoroti kegiatan pemotretan katalog yang disebut telah berjalan sejak 19 Oktober 2026, sementara kepastian persetujuan seluruh wali murid dan mekanisme bagi keluarga yang keberatan masih perlu dijelaskan.
Peran Kepala Sekolah Ikut Dipertanyakan
GMPK meminta Dinas Pendidikan tidak hanya memeriksa panitia dan komite sekolah, tetapi juga menelusuri peran kepala sekolah.
Sejauh mana kepala sekolah mengetahui penetapan biaya Rp700.000? Apakah ada persetujuan atau arahan terkait kegiatan dan pengumpulan dana? Apakah wali kelas mendapatkan instruksi untuk menghimpun pembayaran?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan dana Wasana Warsa.
Jika kepala sekolah mengetahui atau menyetujui mekanisme tersebut, hal itu juga perlu diklarifikasi secara terbuka. Namun, dugaan keterlibatan maupun pelanggaran belum dapat disimpulkan sebelum pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan.
Regulasi Melarang Pungutan yang Mengikat
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah melarang komite melakukan pungutan kepada peserta didik maupun orang tua.
Sementara Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 membedakan pungutan yang bersifat wajib dan mengikat dengan sumbangan yang harus sukarela, tidak memaksa, serta tidak ditentukan nominal dan waktu pembayarannya.
Karena itu, yang harus diuji bukan sekadar adanya pembayaran, melainkan apakah wali murid benar-benar bebas menolak tanpa konsekuensi terhadap anaknya.
GMPK Desak Dinas Pendidikan Turun Tangan
GMPK meminta Dinas Pendidikan Kota Semarang segera melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah, komite, panitia Wasana Warsa, serta mekanisme kerja sama dengan vendor Rainbow Creative.
Transparansi penetapan biaya, bukti persetujuan orang tua, rincian anggaran, aliran dana, dan pertanggungjawaban keuangan harus dibuka secara jelas.
Publik kini menunggu jawaban pihak sekolah: siapa yang menetapkan biaya Rp700.000, siapa yang mengelola uang, dan apakah pembayaran tersebut benar-benar sukarela?
Jangan sampai kegiatan yang seharusnya menjadi kenangan indah bagi siswa justru menjadi beban finansial bagi orang tua. (*)












