SLEMAN, INDEPT-JATENG.MY.ID // Minggu, 22/11/2026. Sebuah bangunan berpagar dan bergerbang hijau di wilayah Mulungan Wetan, Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan aktivitas penampungan solar subsidi di lokasi tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, lokasi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pengumpulan atau penampungan solar subsidi. Bahkan, muncul penyebutan nama SM yang disebut berasal dari wilayah Gunung Kidul, serta nama NR yang menurut informasi sumber disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut.

Informasi yang beredar juga menyebut NR diduga merupakan personel yang berstatus BKO Brimob sekaligus sopir pejabat di lingkungan Polda DIY. Selain itu, sumber menyebut adanya dugaan aktivitas lain berupa penyuplai minuman keras di wilayah Gunung Kidul dan pengumpulan solar subsidi yang disebut-sebut disetorkan kepada pihak PT Almaz.

Namun, seluruh informasi mengenai identitas, status kedinasan, hubungan para pihak, maupun dugaan aliran solar tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi belum memperoleh dokumen resmi maupun keterangan dari pihak-pihak yang disebutkan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

GERBANG TERTUTUP, AKTIVITAS DI DALAM PERLU DITELUSURI

Pantauan dokumentasi yang diterima redaksi memperlihatkan bangunan dengan gerbang berwarna hijau serta bagian bangunan menggunakan material dinding dan penutup atap tertentu. Lokasi tersebut berada di kawasan Mulungan Wetan, Sendangadi, Mlati, Sleman.

Keberadaan bangunan itu sendiri bukan merupakan bukti adanya tindak pidana. Namun, apabila benar lokasi tersebut digunakan untuk menampung, mengumpulkan, atau memperjualbelikan solar subsidi secara tidak sesuai ketentuan, maka aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan dan penelusuran secara menyeluruh.

Dugaan penyimpangan BBM bersubsidi bukan persoalan sepele. Solar subsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi konsumen dan sektor tertentu yang memenuhi ketentuan. Apabila terjadi penyalahgunaan distribusi, masyarakat dan negara berpotensi dirugikan.

NAMA APARAT DISEBUT, INSTITUSI DIMINTA TRANSPARAN

Munculnya informasi yang mengaitkan seseorang dengan status BKO Brimob dan sopir pejabat di lingkungan Polda DIY menambah perhatian terhadap persoalan ini.

Jika benar terdapat anggota atau personel yang memiliki hubungan dengan aktivitas penampungan maupun distribusi BBM subsidi yang diduga menyimpang, maka persoalan tersebut harus ditangani secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Jabatan, kedekatan dengan pejabat, maupun status kedinasan tidak boleh menjadi penghalang proses pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Redaksi mendorong Polda DIY, Polres Sleman, serta instansi terkait untuk menindaklanjuti informasi tersebut melalui pemeriksaan lapangan, penelusuran kendaraan pengangkut, asal BBM, kapasitas penampungan, dokumen transaksi, hingga pihak yang diduga menjadi penerima akhir.

PT ALMAZ JUGA DIMINTA KLARIFIKASI

Informasi sumber menyebut dugaan solar subsidi tersebut disetorkan kepada PT Almaz. Klaim ini belum terverifikasi dan masih memerlukan klarifikasi serta pembuktian melalui dokumen maupun pemeriksaan pihak terkait.

Jika terdapat hubungan transaksi, aparat perlu menelusuri apakah BBM yang diterima berasal dari jalur distribusi resmi, apakah dokumen pengangkutan dan pembelian sesuai ketentuan, serta apakah terdapat indikasi perubahan peruntukan BBM subsidi menjadi kebutuhan industri atau komersial.

Penelusuran jangan berhenti pada lokasi penampungan semata. Rantai distribusi, pihak pengangkut, pemodal, penerima, serta aliran transaksi perlu diperiksa apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

APARAT DIMINTA JANGAN MENUNGGU VIRAL

Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar pembiaran atau jawaban normatif. Dugaan penyalahgunaan BBM subsidi harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan prosedur hukum.

Redaksi meminta aparat terkait melakukan verifikasi terhadap lokasi di Mulungan Wetan, menelusuri informasi yang menyebut nama-nama pihak terkait, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila ditemukan aktivitas yang melanggar ketentuan.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan sesuai prinsip jurnalistik dan keberimbangan pemberitaan.

Dugaan harus diuji. Bukti harus ditelusuri. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. (*)

Berita Terkait

Berita Terbaru