RPK-RI dan ISC Soroti Dugaan Kerusakan Lingkungan serta Kewajiban Reklamasi, Minta Validasi Ulang Kajian Geologi dan Dokumen Perizinan

SEMARANG | INDEPT-JATENG.MY.ID  – Dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas sejumlah perusahaan pertambangan berizin di Jawa Tengah menjadi sorotan dua organisasi masyarakat sipil tingkat nasional. Dewan Pimpinan Pusat Rakyat Pemberantas Korupsi Republik Indonesia (DPP RPK-RI) dan Indonesian Stop Corruption (ISC) mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melakukan audit ulang terhadap perizinan pertambangan di lima kabupaten, yakni Kendal, Klaten, Boyolali, Jepara, dan Kabupaten Semarang.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP RPK-RI, Susilo H. Prasetiyo, bersama Ketua Umum ISC, Suyoko, menyusul adanya sejumlah aktivitas pertambangan yang menurut hasil pemantauan mereka diduga tidak menjalankan kaidah pertambangan yang baik, termasuk kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan pascatambang.

Susilo mengatakan, pihaknya akan meminta data perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) di wilayah tersebut sebagai bahan penelusuran dan pengajuan audit ulang.

“Kami akan meminta data IUP Operasi Produksi dan SIPB di lima wilayah tersebut, termasuk Kabupaten Semarang. Sekaligus mengajukan permohonan audit ulang terhadap sejumlah usaha tambang yang berdasarkan pemantauan kami diduga telah menimbulkan kerusakan lingkungan,” jelas Susilo.

Senada, Ketua Umum ISC, Suyoko, menilai kepemilikan izin tidak serta-merta membebaskan perusahaan dari kewajiban menjalankan kaidah pertambangan yang baik dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Ada beberapa perusahaan tambang yang memiliki IUP Operasi Produksi maupun SIPB, tetapi diduga menjalankan kegiatan tanpa memperhatikan kaidah pertambangan yang baik dan berpotensi merusak lingkungan. Data tersebut sedang kami kumpulkan untuk diajukan sebagai bahan permohonan audit ulang terhadap persyaratan perizinannya,” kata Suyoko.

 

Kajian Geologi Menjadi Dasar Penting Perizinan

Kedua organisasi tersebut menekankan pentingnya validasi ulang kajian geologi sebagai bagian mendasar dalam proses perizinan pertambangan.

Kajian geologi tidak hanya berkaitan dengan potensi dan kelayakan material tambang, tetapi juga menjadi dasar penyusunan rencana teknis penambangan, analisis kestabilan lereng, hingga perencanaan reklamasi dan pascatambang.

Data mengenai karakteristik tanah dan batuan diperlukan untuk memastikan kegiatan penambangan tidak meningkatkan risiko erosi, longsor, penurunan kualitas lingkungan, maupun kerusakan ekosistem di sekitar lokasi.

Karena itu, validitas dokumen teknis dan kesesuaian pelaksanaan di lapangan perlu diperiksa secara menyeluruh. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maupun kewajiban lingkungan, pihak berwenang diminta mengambil tindakan sesuai peraturan, termasuk penghentian kegiatan apabila memenuhi dasar hukum.

 

Dokumen Teknis dan Dasar Hukum Perizinan

Dalam proses peningkatan status IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, perusahaan wajib memenuhi persyaratan teknis, termasuk dokumen laporan eksplorasi dan studi kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen tersebut antara lain memuat peta geologi, hasil pengujian laboratorium karakteristik batuan dan tanah, analisis geoteknik serta kestabilan lereng, hingga perhitungan sumber daya dan cadangan mineral atau batuan.

Ketentuan teknis tersebut salah satunya mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 176.K/MB.01/DJB/2022.

Sementara itu, untuk SIPB, kajian teknis dan geologi perlu diperiksa berdasarkan dokumen serta persyaratan rencana penambangan yang diwajibkan dalam ketentuan perizinan.

Menurut RPK-RI dan ISC, pemeriksaan ulang diperlukan untuk memastikan dokumen yang menjadi dasar penerbitan izin benar-benar sesuai kondisi geologi dan lingkungan di lapangan, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.

 

Minta Pemerintah Transparan dan Tegas

Susilo H. Prasetiyo dan Suyoko berharap Kementerian ESDM serta Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti permohonan tersebut melalui pemeriksaan dokumen perizinan, validasi kajian geologi, evaluasi pelaksanaan teknis penambangan, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Audit ulang dinilai penting untuk memastikan setiap pemegang izin menjalankan kegiatan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah potensi kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap masyarakat.

Keduanya juga meminta agar hasil evaluasi disampaikan secara transparan dan akuntabel kepada publik.

Bagi RPK-RI dan ISC, legalitas izin bukan satu-satunya ukuran kepatuhan perusahaan tambang. Kesesuaian dokumen teknis, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, serta tanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan harus menjadi perhatian utama.

Kini, tindak lanjut berada di tangan instansi berwenang. Publik menunggu apakah desakan audit ulang tersebut akan direspons melalui pemeriksaan nyata terhadap aktivitas pertambangan di lima kabupaten Jawa Tengah.

 

(*)

Berita Terkait

Berita Terbaru